XL Axiata menyoroti bisnis internet milik Elon Musk yakni Starlink masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes sebelumnya bekerja sama dengan Starlink.
Presiden direktur dan CEO XL Axiata Dian Siswarini mengatakan pemerintah harus menjadi katalis dan memastikan keberlanjutan bisnis industri telekomunikasi.
“Playing field kurang seimbang. Barangkali menjaga sustainability sudah sangat sulit,” kata Dian dalam sesi diskusi acara detikcom Leaders Forum: Arah Industri Telekomunikasi Indonesia di Jakarta, Kamis (24/8).
Ia menilai pemain internasional seperti Elon Musk akan memunculkan pemain baru yang dapat mengakibatkan para operator seluler tidak mendapatkan playing of field yang sama.
“Bisa dibabat habis,” kata CEO XL Axiata itu.
Starlink milik Elon Musk memang akan masuk ke pasar Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana menyediakan akses internet di bagian timur Indonesia dengan Starlink. Luhut menekankan layanan ini akan menyasar desa terpencil dan tertinggal.
“Kami melihat banyak sekali desa-desa yang tidak bisa dicapai oleh jaringan internet. Oleh karena itu, kami sepakat dengan Elon untuk Starlink masuk di Indonesia timur,” kata Luhut di akun resmi media sosial yang dikutip Selasa (15/8).
Luhut menyampaikan salah satu pertimbangan penggunaan Starlink yakni karena biaya layanan yang relatif lebih rendah.
Luhut menjelaskan rendahnya biaya layanan Starlink disebabkan oleh teknologi yang digunakan, yakni satelit orbit rendah. Luhut mencatat Starlink milik Elon Musk ini memiliki sekitar 60 ribu satelit kecil yang ada di orbit rendah.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Elon Musk di Amerika Serikat untuk menjajaki potensi kerja sama terkait Starlink.
Melalui kerja sama itu, Starlink akan menyediakan akses internet di Puskesmas Tanah Air yang terletak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T.
“Ini merupakan upaya kami memastikan layanan kesehatan yang setara dan merata. Puskesmas sebagai garda terdepan untuk menciptakan masyarakat yang sehat harus dipastikan infrastrukturnya memadai,” kata Menkes Budi, dalam keterangan pers, Minggu (6/8).
Menurut data Kemenkes, 2.200 dari total 10 ribu lebih Puskesmas, belum memiliki akses internet. Begitu juga dengan 11.100 Puskesmas Pembantu.