TikTok dilarang digunakan oleh staf parlemen di Eropa, karena alasan keamanan siber mulai pekan lalu (28/2). Amerika juga melarang pegawai pemerintah atau pegawai negeri menggunakan platform video asal China ini mulai Juli 2020.
“Parlemen Eropa memutuskan, sejalan dengan lembaga lain, untuk menangguhkan penggunaan aplikasi seluler TikTok pada perangkat institusional mulai 20 Maret,” kata Parlemen Eropa dalam pernyataan yang dikutip CNN International, Kamis (2/3).
Parlemen Eropa juga sangat menganjurkan anggota dan staf menghapus TikTok dari ponsel pintar pribadi.
TikTok kecewa dengan keputusan tersebut. “Sangat mengecewakan melihat lembaga dan institusi pemerintah lainnya melarang TikTok di perangkat karyawan tanpa pertimbangan atau bukti,” kata perusahaan induk ByteDance yang berbasis di Beijing.
Seorang juru bicara ByteDance mengatakan parlemen Eropa telah mendapat informasi yang salah tentang keamanan TikTok. Perusahaan juga akan bertemu dengan pejabat terkait untuk meluruskan struktur kepemilikan dan komitmen TikTok terhadap privasi dan keamanan data.
“Kami berbagi tujuan yang sama dengan pemerintah yang peduli dengan privasi pengguna. Tapi larangan ini sesat dan tidak memberikan privasi atau keamanan lagi,” katanya.
Dua minggu lalu, Komisi Eropa mengumumkan melarang TikTok dari perangkat resmi karena alasan keamanan siber. Namun, keputusan ini hanya berlaku untuk perangkat yang diawasi oleh cabang eksekutif Uni Eropa.
“Untuk meningkatkan keamanan siber, Dewan Manajemen Korporat KPPU memutuskan untuk menangguhkan penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat institusional dan pada perangkat pribadi yang terdaftar di layanan perangkat seluler KPPU,” kata lembaga tersebut dalam laman resminya, bulan lalu (23/2). ). ).
Larangan penggunaan TikTok dimaksudkan untuk melindungi KPPU dari ancaman keamanan siber dan tindakan yang dapat dimanfaatkan untuk serangan siber terhadap lingkungan korporat KPPU.
Komisi Eropa akan terus meninjau perkembangan keamanan platform media sosial lainnya.
Seorang pejabat senior UE di Dewan Eropa mengatakan badan yang membantu perwakilan tetap dari 27 negara, Sekretariat Jenderal Dewan yang berbasis di Brussel, menerapkan langkah serupa.
Sekretariat Jenderal Dewan Eropa meminta agar TikTok dihapus dari perangkat institusional. Karyawan diminta melakukan hal yang sama pada perangkat pribadi yang memiliki akses ke layanan agensi.
Saat itu, juru bicara TikTok menghubungi komisi untuk meluruskan dan menjelaskan bagaimana perusahaan melindungi data 125 juta penggunanya di Uni Eropa.