Pemerintah Malaysia sedang mempertimbangkan untuk membuat peraturan yang akan membuat raksasa teknologi seperti Google dan Facebook membayar konten berita. Indonesia lebih dulu mengkaji aturan ini.
“Malaysia sedang berdiskusi dengan Google, Meta, dan platform online besar lainnya mengenai kerangka peraturan,” kata Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dalam pernyataan pers setelah pertemuan dengan pejabat dari kedua perusahaan, dikutip dari Reuters, Kamis (7/9).
Peraturan yang diusulkan akan serupa dengan peraturan di Australia. Negeri Kanguru ini pada 2021 mewajibkan Google dan induk Facebook Meta Platforms untuk memberikan kompensasi kepada outlet media atas konten yang menghasilkan klik dan iklan.
MCMC juga mempertimbangkan peraturan serupa dengan RUU C-11 Kanada, yang bertujuan mengatur platform streaming dan mengharuskan mereka mendukung konten Kanada.
“Peraturan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi ‘ketidakseimbangan’ pendapatan platform digital dan media lokal, dan untuk memastikan kompensasi yang adil bagi pembuat konten berita,” ujar MCMC.
MCMC juga sedang berdiskusi dengan platform media sosial untuk mengatasi dampak buruk online seperti materi pelecehan seksual terhadap anak, perjudian online, dan penipuan keuangan.
Malaysia telah meningkatkan pengawasan terhadap konten online di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mulai berkuasa pada November.
Awal tahun ini, Malaysia mengatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap Meta karena gagal mengambil tindakan terhadap konten berbahaya di platform Facebook. Namun pemerintah kemudian membatalkan rencana ini setelah melakukan pertemuan dengan perusahaan asal Amerika tersebut.