Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mendeklarasikan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini memiliki sejarah panjang dan ditandai dengan pertumpahan darah.
Pengakuan Rutte itu disampaikan saat debat hasil penelitian dekolonisasi di DPR Belanda, Rabu pekan lalu. Dengan dihadiri 15 anggota yang mewakili partainya masing-masing, dewan rakyat membahas hasil kajian terkait kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan dan perang di Indonesia dari tahun 1945 hingga 1950.
Penelitian menemukan terjadinya kekerasan ekstrim terstruktur yang dilakukan oleh tentara Belanda. Penelitian ini merupakan program Institut Kerajaan Belanda untuk Studi Asia Tenggara dan Karibia (KITLV), Institut Sejarah Militer Belanda (NIMH), dan Institut Belanda untuk Studi Perang, Pembantaian, dan Genosida (NIOD).
“Kami melihat deklarasi itu sebagai fakta sejarah,” kata Rutte yang memimpin Belanda sejak 2010 seperti dikutip media lokal NL Times.
Presiden Pertama Indonesia Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, pemerintah Belanda tidak pernah mengakuinya secara resmi.
Seorang juru bicara Perdana Menteri Belanda berpendapat bahwa pengakuan Rutte tidak akan mengubah apapun dari segi hukum. “Kedaulatan diserahkan pada 1949. Kita tidak bisa mengubahnya,” katanya.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. (ANTARA FOTO/G20 Media Center Indonesia/Zabur Karuru/nama.)
Pengakuan Resmi
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Kemerdekaan ini terjadi setelah Negara Kincir Angin menyerahkan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi ini menandai kekuasaan Belanda atas negeri yang telah didudukinya selama kurang lebih 3,5 abad.
Di KMB, perwakilan dari Indonesia, Belanda dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) melakukan perundingan dari bulan Agustus sampai November 1949 mengenai kemerdekaan negara. Negosiasi menghasilkan beberapa dokumen, termasuk Piagam Kedaulatan.
Konferensi ini terjadi setelah Indonesia menghadapi serangan Belanda yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1949. Serangan ini terjadi setelah Jepang kalah perang dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Belanda dengan bantuan Inggris mencoba merebut kembali negara ini dengan paksa.
Perang Revolusi Kemerdekaan menyebabkan ribuan rakyat Indonesia tewas. Pertempuran yang terjadi antara lain Agresi Tentara Belanda I dan II, Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Lautan Api Bandung, dan Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya Jawa Timur .
Perang yang terus berkecamuk dan menewaskan banyak warga sipil menyebabkan Belanda mendapat tekanan dari dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi yang mengutuk invasi militer ke monarki.
Salah satu kesepakatan dalam KMB adalah penarikan pasukan Belanda dari Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Kota Tua Jakarta, dampak penjajahan Belanda. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)
Pengakuan De Facto Belanda
Rutte mengatakan, Belanda menggunakan 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Raja Belanda yang saat ini dijabat oleh Willem-Alexander mengucapkan selamat kepada Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya.
Pada tahun 2005, Belanda juga menerima dari segi politik dan moral bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini tercermin dari pengakuan yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Belanda saat itu, Bernard Rudolf Bot.
Bot mengumumkan pengakuan tersebut pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan wakil pemerintah Belanda pertama yang menghadiri perayaan hari ulang tahun Indonesia.
“Hanya ketika seseorang berdiri di puncak gunung barulah dia bisa melihat jalan menuju puncak yang seharusnya paling mudah dan terpendek,” kata Bot di Jakarta, 16 Agustus 2005.
Pada tahun 2008, Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende memperbarui peristiwa penting dalam hubungan kedua negara dengan menghadiri perayaan kemerdekaan Indonesia. Bersama beberapa menterinya, Balkenende menghadiri perayaan ke-63 di KBRI Den Haag.