Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate akan diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi terkait kasus korupsi BTS Kominfo dan infrastruktur pendukung paket BAKTI Kominfo.
“Besok dijadwalkan dipanggil dan diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana kepada Katadata.co.id, Rabu (8/2).
Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi BTS Kominfo, antara lain:
Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH). Ia diduga bersekongkol bersama tersangka sebelumnya, yakni Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Direktur Kominfo Anang Achmad Latif (AAL) BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif (AAL). Ia diduga sengaja mengeluarkan aturan yang diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang calon penawar lainnya untuk menawar pembangunan BTS Kominfo Account Director Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali (MA) Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak (RUPS). Ia disebut telah memberikan masukan dan saran kepada tersangka Anang terkait Peraturan Direktur Utama yang menguntungkan vendor dan konsorsium, serta Moratelindo Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia 2020 Yohan Suryanto (YS). Ia diduga menggunakan HUDEV UI untuk membuat kajian teknis yang pada dasarnya mengakomodir kepentingan tersangka AAL, sehingga biaya pembangunan BTS Kominfo lebih mahal.
Proyek pembangunan BTS Kominfo dimulai pada akhir tahun 2020. Pembangunan dibagi dalam dua tahap dengan target mencapai 7.904 tempat kosong serta 3T atau perbatasan, daerah terpencil dan tertinggal pada tahun 2023.
Dengan rincian sebagai berikut:
Pada tahap pertama, BTS ditargetkan dibangun di 4.200 lokasi dan selesai pada 2022, sisanya sebanyak 3.702 lokasi akan selesai pada 2023.
Apa itu Proyek Cominfo BTS?
Pembangunan hampir 8.000 ribu BTS ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan internet di berbagai daerah di Indonesia. Kominfo memang sudah membangun Palapa Ring dan sudah beroperasi.
Namun, pemerintah daerah (Pemda) melaporkan masih ada daerah yang sinyal internetnya lemah atau bahkan daerah kosong. Hal itu disampaikan dalam video conference bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Oktober 2019 (10/11/2019).
Jokowi mengatakan akan ada penambahan BTS untuk mengisi wilayah yang belum terjangkau internet. “Tahun depan (2020) kita bangun sekitar 4.000 BTS. Mungkin paling banyak di Indonesia Timur, terutama di Papua,” kata Jokowi.
“Pada titik tertentu, BTS masih perlu dibangun,” tambah Jokowi.
BTS atau tower base transceiver station adalah stasiun pemancar yang merupakan salah satu infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam menerima dan mengirimkan sinyal radio ke telepon rumah, telepon seluler dan perangkat telekomunikasi lainnya. Tanpa BTS, suatu daerah tidak dapat menikmati layanan telekomunikasi atau disebut sebagai tempat kosong.
Menteri Komunikasi dan Informatika yang menjabat saat itu, Rudiantara mengatakan, 4.000 BTS akan dibangun oleh. BAKTI adalah Badan Layanan Umum (BLU) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika.
BAKTI Kominfo optimistis target pembangunan BTS sebanyak 7.904 titik pada tahun 2024 akan tercapai. Target tersebut merupakan bagian dari pembangunan BTS di 9.113 titik di wilayah tertinggal, perbatasan, dan terluar (3T).
“Meski tantangannya sangat menantang bagi kami, kami yakin dapat membangun sekitar 7.000 (BTS) pada tahun 2024,” kata Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo Bambang Nugroho saat mengunjungi lokasi BTS 4G di Selong Belanak, Lombok Tengah, lalu. November (5/10/2022). .
Hingga September 2022, jumlah BTS yang aktif melayani masyarakat sebanyak 4.241 unit. BAKTI Kominfo menyebut pembangunan BTS setidaknya menghadapi tiga tantangan, antara lain:
1. Situasi geografis di 3T cukup menantang, karena didominasi oleh pegunungan dan akses transportasi yang terbatas
Selain itu, beberapa daerah masih belum teraliri listrik.
“Untuk membangun infrastruktur internet di pegunungan Papua, kita membutuhkan helikopter yang bolak-balik memasang tower,” kata Ade Dimijanty Sirait, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Layanan Informasi Bakti Kominfo pada akhir tahun 2020 lalu.
Hal tersebut disampaikan dalam webinar bertajuk ‘Kebutuhan Internet untuk Menunjang Tumbuh Kembang Anak di Kawasan 3T’ pada Desember 2020 (8/12/2020).
2. Biayanya mahal
Chief Technology Officer XL Axiata I Gede Darmayusa mengatakan, biaya modal pembangunan fasilitas internet di setiap lokasi di 3T 1,3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Biaya operasional juga dua kali lebih tinggi
“Membangun akses internet di daerah terpencil merupakan upaya tambahan dibandingkan dengan daerah lain,” kata Gede.
3. Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan telekomunikasi 10 kali lebih rendah dari non-3T
“Pendapatannya di bawah rata-rata setiap kali infrastruktur dibangun di daerah ini,” ujarnya.