Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Budi Arie memaparkan dugaan kebocoran 300 juta data Nomor Induk Kependudukan atau KTP pada hari pertamanya menjabat.
“Padahal penduduk Indonesia hanya 270 juta. Ini pekerjaan rumah. Tugas akan segera kami berikan,” kata Budi Arie di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (17/7).
Akun Twitter @DailyDarkWeb menyebut seorang hacker alias dengan nama akun RRR yang mengklaim memiliki 337 juta baris data. Informasi dijual di forum peretas.
RRR mengaku mendapatkan data tersebut dari situs resmi ducapil.kemendagri.go.id. Ratusan juta data itu berisi informasi seperti nomor induk atau NIK, tanggal lahir, agama, status perkawinan, akte cerai, nama ibu, pekerjaan dan nomor paspor.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri dan Badan Siber dan Sandi Negara alias BSSN terkait dugaan pembocoran data 300 juta NIK.
“Kami mendengarkan laporan Kemendagri. Kalau perlu dan ada kebocoran data, biasanya BSSN akan melakukan audit untuk mengetahui data mana yang bocor, berapa banyak, lalu melaporkannya ke Cominfo,” kata Usman. .
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Publik Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, format elemen data kependudukan yang diduga bocor dan tersebar di media sosial berbeda dengan format KDN. .
“Format elemen data tidak sama dengan yang ada di database kependudukan saat ini di Ditjen Dukcapil,” kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/7).
Meski begitu, KDN bersama stakeholder terkait seperti BSSN dan Kominfo melakukan audit investigatif dan mitigasi preventif.
“Dua kegiatan ini sudah dilakukan sejak Minggu dan masih diproses cepat,” kata Teguh.