liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Menilik Sejarah Pemberian THR dalam Sistem Pengupahan Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR Tahun 2023 bagi Karyawan/Buruh di Perusahaan. Surat edaran itu ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia.

Ida menjelaskan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pengusaha kepada pekerja/buruh. THR Keagamaan harus dibayarkan lunas dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“THR Keagamaan harus dibayar lunas, bukan dicicil. Saya minta perusahaan mematuhi ketentuan ini,” kata Menaker saat Konferensi Pers Kebijakan Pembayaran THR Keagamaan 2023 yang digelar secara virtual, Selasa (28/3).

Keberadaan THR sebagai pendapatan bukan upah pekerja di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak lama. Lebih tepatnya sejak era Presiden Soekarno, ketika Indonesia masih menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Bagaimana sejarah munculnya THR di Indonesia? Simak ulasan singkat berikut ini.

PEMBAGIAN UANG THR UNTUK KARYAWAN PT DJARUM (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/wsj.)

Kemunculan Awal THR dalam Sistem Pengupahan Indonesia

Padahal, dunia kerja Indonesia tidak mengenal THR atau gaji tambahan menjelang hari raya Idul Fitri. Namun pada tahun 1952, Perdana Menteri Indonesia ke-6 Soekiman Wirjosandjojo memulai program pemberian uang muka kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang pada saat itu masih disebut pelayanan publik.

Soekiman berasal dari Parti Masyumi, yang merupakan partai politik Islam terbesar di Indonesia pada era Demokrasi Liberal. Meski Kabinet Soekiman berumur pendek, yakni hanya satu tahun (1951-1952), ia mewariskan beberapa program kesejahteraan bagi pegawai negeri, termasuk pengenalan Aidilfitri ini. Tujuannya agar PNS mendukung kebijakan dan program pemerintah.

Pada awalnya konsep THR bagi PNS berupa uang muka atau pinjaman uang muka. Nanti PNS ini harus mengembalikannya dalam bentuk pemotongan gaji.

Kebijakan lanjutan Aidilfitri ini berlanjut setelah Kabinet Soekiman. Padahal, pada masa Perdana Menteri RI ke-8 Ali Sastroamidjojo, kebijakan libur Idul Fitri diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Uang Muka Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Saat itu besaran uang yang diterima bervariasi dari Rp 125 hingga Rp 200 per orang dan dikeluarkan pada akhir Ramadan atau menjelang Idul Fitri.

Namun, sesuai target, uang muka ini hanya berlaku untuk pegawai negeri, bukan pegawai swasta. Oleh karena itu, dalam perjalanannya kebijakan ini banyak mendapat kritik, terutama dari kaum buruh. Alasannya, pemberian THR hanya kepada PNS dinilai sebagai kebijakan yang tidak adil.

Munculnya Hadiah Hari Raya sebagai Pelopor THR

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, munculnya konsep THR pada awalnya berupa uang muka dan hanya diberikan kepada PNS. Hibah terbatas untuk pegawai negeri ini menimbulkan keberatan, terutama dari karyawan.

Mengutip www.spkep-spsi.org, permintaan penerima voucher Aidilfitri semakin meluas tidak hanya di kalangan PNS. Bahkan, pada 13 Februari 1952 para buruh melakukan aksi mogok sebagai protes dan menuntut agar pemerintah memperluas cakupan tunjangan hari raya.

Sepanjang periode 1951-1952, tercatat ada 88 pemogokan buruh dan sebagian besar pemogokan terjadi pada hari-hari menjelang hari raya Idul Fitri.

Pada awalnya, pemerintah saat itu tidak memenuhi tuntutan buruh. Namun, selama dua tahun, salah satu organisasi buruh terbesar saat itu, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), gencar menyerukan kritik dan menuntut agar tunjangan Idul Fitri diperluas.

Perjuangan para buruh akhirnya membuahkan hasil dan memunculkan istilah “day gift”. Pada tahun 1954, Menteri Tenaga Kerja RI SM Abidin mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 3676/54 tentang Hadiah Hari Raya. Dalam Surat Edaran ini disebutkan bahwa setiap perusahaan memberikan “hadiah liburan” kepada karyawannya sebesar seperdua belas dari gajinya, minimal Rp 50 dan maksimal Rp 300.

Namun, karena hanya berupa himbauan, surat edaran ini tidak menjamin “hadiah hari raya” bagi pekerja/buruh. Oleh karena itu, para buruh yang dipimpin oleh SOBSI terus menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah.

Tuntutan kaum buruh tentang “Hadiah Luas” sebagai hal yang harus ditanggapi pemerintah hanya pada era Demokrasi Terpimpin, ketika Ahem Erningpraja menjadi Menteri Tenaga Kerja.

Mengutip www.mediakasasi.com, Ahem Erningpraja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1961 yang menyebutkan bahwa “hadiah hari raya” harus dibayar dan merupakan hak pegawai dengan waktu kerja sekurang-kurangnya tiga bulan.

Aturan ini terus dianut hingga era Orde Baru. Baru pada tahun 1994 istilah THR diperkenalkan dengan peraturan tentang skema pembagian.

PEMBAGIAN UANG THR UNTUK KARYAWAN PT DJARUM (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/wsj.)

Aturan Resmi THR Muncul

Sejak tahun 1994, pekerja/buruh di Indonesia tidak lagi menerima “hadiah Idul Fitri” melainkan Tunjangan Hari Raya atau THR. Penetapan THR ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya bagi karyawan swasta di perusahaan.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang menjabat saat itu Abdul Latief mengeluarkan ketentuan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada karyawan yang telah bekerja selama tiga bulan atau lebih.

Permenaker juga mengontrol besaran THR yang diberikan kepada karyawan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1a) dan (1b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja 04/1994. Pasal 3 Ayat (1a) menyebutkan bahwa pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan terus menerus atau lebih menerima THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan ketentuan besaran THR bagi pegawai yang telah bekerja selama tiga bulan tetapi kurang dari satu tahun diatur dalam Pasal 3 Ayat (1b). Besaran THR untuk kategori ini diberikan secara proporsional dengan masa kerja, yaitu masa kerja dibagi 12 kemudian dikalikan gaji sebulan.

Pemerintah saat itu juga mengatur perusahaan yang tidak mampu membayar THR. Hal ini diatur melalui Pasal 7 Permenaker 04/1994 yang terdiri dari tiga poin antara lain:

Pengusaha yang karena keadaan perusahaannya tidak mampu membayar THR dapat mengajukan permohonan deviasi besaran THR kepada Direktur Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus disampaikan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan terdekat Dirjen Bina Humas dan Pengawasan Tenaga Kerja menetapkan besaran THR, setelah mempertimbangkan hasil audit keuangan perusahaan.

Kebijakan ini menjadi cikal bakal pengaturan THR sampai sekarang. Namun, pada awal pelaksanaannya, pemberian THR belum menyentuh seluruh elemen pekerja swasta. Sebab, saat itu belum ada aturan pemberian THR bagi pegawai baru, yakni pegawai dengan masa kerja kurang dari tiga bulan, dan pegawai dengan status kontrak.

Aturan THR di Era Reformasi, Mulai Menyentuh Semua Lapisan Pekerja

Aturan pokok mengenai pemberian THR pada era reformasi sebenarnya masih menggunakan aturan yang tertuang dalam Permenaker 04/1994. Revisi aturan THR baru dilakukan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tepatnya pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa THR juga diberikan kepada karyawan yang telah bekerja minimal satu bulan. Besaran THR yang diterima dengan menggunakan cara perhitungan yang ditentukan dalam Permenaker 04/1994 yaitu masa kerja dibagi 12 kali gaji per bulan. Artinya, jika seseorang sudah bekerja selama sebulan, maka perhitungan THR adalah 1/12 kali upah atau gaji.

Upah yang dimaksud adalah upah tanpa bunga, yaitu gaji bersih atau gaji pokok termasuk tunjangan tetap. Kewajiban memberikan THR juga diberikan kepada pekerja berstatus pekerja kontrak, yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas. Termasuk mereka yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6/2016, yang memiliki dua isi utama, yaitu:

Pekerja/buruh yang telah bekerja selama dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan Pekerja/buruh yang telah bekerja kurang dari dua belas bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan gaji rata-rata yang diterima setiap bulan selama masa kerja.

Permenaker 6/2016 menjadi acuan aturan pemberian THR hingga saat ini. Termasuk Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah pada 6 April lalu.

KUNJUNGAN MENTERI KETENAGAKERJAAN KE POSKO PENGADUAN THR KABUPATEN TANGERANG (FOTO ANTARA/Fauzan/foc.)

Peraturan THR Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2023

Sebagaimana telah disebutkan, pada tahun 2023 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran No. M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau THR Tahun 2023 bagi Karyawan/Buruh di Perusahaan.

Isi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerima THR

THR Keagamaan diberikan kepada karyawan/buruh yang telah bekerja terus menerus selama 1 bulan atau lebih, baik yang memiliki hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tetap (PKWT), termasuk pekerja atau harian lepas. . tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. THR Total

Mengenai besaran THR, karyawan/buruh yang telah bekerja terus menerus selama 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan untuk pekerja/buruh yang bekerja terus menerus selama 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional.

Perusahaan dapat memberikan THR yang lebih besar dari peraturan perundang-undangan. Dalam Permenaker 6/2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan telah mengatur besaran THR yang lebih baik dari pada ketentuan undang-undang, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan.

3. Pekerja lepas

Terdapat pengaturan THR khusus bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas. Apabila pegawai telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka 1 bulan gaji dihitung berdasarkan gaji rata-rata yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Untuk pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, 1 bulan gaji dihitung berdasarkan rata-rata gaji yang diterima setiap bulan selama masa kerja.

Surat edaran ini juga memuat ketentuan untuk menghitung upah 1 bulan bagi pekerja/buruh dengan satuan upah keluaran. Untuk karyawan/buruh ini, perhitungan gaji 1 bulan didasarkan pada gaji rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

4. Industri Padat Karya Masih Perlu Membayar THR Penuh

Perusahaan diharuskan membayar THR 100% tanpa cicilan. Termasuk industri padat karya berorientasi ekspor yang mendapat keringanan dalam Permenaker 5/2023.

Sebagai informasi, aturan tersebut memungkinkan beberapa industri padat karya menyesuaikan jam kerja pekerja dan menurunkan upah hingga 25%. Menaker menegaskan, upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan THR adalah nilai gaji terakhir sebelum dilakukan penyesuaian gaji.

Demikian sejarah kemunculan THR dalam sistem penggajian di Indonesia, serta peraturan terbaru terkait pemberian tunjangan hari raya keagamaan ini.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21