liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Membandingkan Swasembada Beras Era Jokowi dengan Soeharto

Indonesia telah diakui sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras dari lembaga internasional. Hal itu ditandai dengan diterimanya penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) yang diberikan oleh Dirjen IRRI, Jean Balie kepada Presiden Jokowi, Minggu (14/8).

Menurut Balie, keberhasilan Indonesia juga merupakan langkah besar dalam menciptakan ketahanan pangan nasional, terutama di tengah situasi geopolitik global. Indonesia mendapat penghargaan karena telah mencapai swasembada dan mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam negeri.

IRRI merupakan lembaga penelitian internasional yang fokus pada komoditas beras. Institut ini terkenal dengan keberhasilannya mengembangkan varietas padi yang berkontribusi pada revolusi hijau, sehingga mencegah kelaparan di Asia pada tahun 1960-an.

Tak hanya IRRI, organisasi internasional di bawah naungan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO) juga mengakui keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras. Mengutip situs Kominfo, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal menilai penghargaan tersebut merupakan prestasi besar bagi Indonesia, khususnya terkait dengan swasembada beras.

“Ini adalah prestasi besar yang dicapai Indonesia karena kami melihat hampir tidak ada impor beras kecuali varietas premium. Impor jagung juga stabil dan menjadi tonggak utama menuju sistem pertanian pangan yang tangguh di negara ini,” kata Rajendra Aryal.

Sementara itu, produksi beras Indonesia pada 2019 konsisten sebesar 31,3 juta ton, sehingga Badan Pusat Statistik menghitung stok beras Indonesia hingga April 2022 sebesar 10,2 juta ton. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga memastikan pemerintah menghentikan impor beras untuk konsumsi sejak 2019. Salah satu pendorong penghentian impor beras adalah pembangunan bendungan dan irigasi di negeri ini.

Pada 2014-2024, pemerintah menargetkan memiliki 61 bendungan baru di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total 29 bendungan telah selesai dibangun pada 2014-2021. Sedangkan 32 bendungan sedang dibangun.

Pembangunan bendungan dan irigasi bertujuan untuk lebih meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Diharapkan dengan beroperasinya 61 bendungan dan 51 daerah irigasi tersebut mampu meningkatkan intensitas tanam dari posisi tahun 2014 sebesar 137% menjadi 254%. Artinya, jumlah panen bisa meningkat dari setahun sekali menjadi tiga kali setahun.

Data Impor Beras BPS

Terkait penghargaan swasembada beras, situs resmi Badan Pusat Statistik masih mencatat kegiatan impor beras yang dilakukan Indonesia hingga tahun 2021 sebanyak 407,7 ribu ton. Hingga tahun lalu, impor beras terbesar berasal dari India dengan bobot bersih lebih dari 215,4 ribu ton senilai US$ 86,27 juta atau setara Rp 1,3 triliun.

Angka impor beras Indonesia meningkat 14,4% tahun lalu dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan nilai impor beras turun 5,94% menjadi US$ 183,8 juta pada tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya.

“Menurut catatan BPS, Indonesia telah menghentikan impor beras untuk pasar konsumen yaitu beras medium,” kata Kepala Biro Humas dan Penerangan Masyarakat Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri seperti dikutip Antara, Senin (15/ 10). 8).

Beras yang masih diimpor Indonesia merupakan beras untuk kebutuhan industri. Tercatat Indonesia mengimpor beras khusus sebanyak 444,5 ribu ton pada 2019, 356,3 ribu ton pada 2020, dan 407,7 ribu ton pada 2021.

“Namun, sebanyak 82% hingga 99% impor berupa beras pecah untuk bahan baku industri. Pengirimannya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan produksi beras dan stok beras kita,” kata Kuntoro.

Ia juga menyebutkan bahwa beras pecah dengan kode HS 10064090 banyak digunakan untuk keperluan pakan ternak. Pada tahun 2019, impor beras pecah belah mencapai 98,6% dari seluruh impor beras, pada tahun 2020 mencapai 90,47%, dan pada tahun 2021 mencapai 81,63%.

Sebelumnya, Indonesia mencatat impor beras terbesar yang mencapai 981,99 ribu ton dengan nilai US$ 401 juta pada kuartal I 2016.

Swasembada di Era Orde Baru

Penghargaan swasembada beras menyambangi Indonesia pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden RI kedua, Soeharto. Indonesia menerima penghargaan swasembada beras pertama kali pada tahun 1984.

Saat itu, produksi beras negara tercatat 27 juta dengan tingkat konsumsi masyarakat hanya 25 juta ton. Tak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, Indonesia pada masa Soeharto juga menyumbangkan 100 ribu ton beras ke Afrika.

PRODUKSI BERAS DI SUMATERA SELATAN (FOTO ANTARA/Feny Selly/foc.)

Keberhasilan Indonesia meraih penghargaan swasembada beras tak lepas dari fokus Presiden RI kedua dalam memberdayakan sektor agribisnis. Pemerintah Orde Baru mengartikan kestabilan harga beras pada tingkat yang terjangkau (murah) sebagai indikasi ketahanan pangan yang sempurna (Falcon dan Timmer, 1991).

Di sisi lain, keputusan FAO tahun 1999 menjelaskan bahwa suatu negara dikatakan berdikari jika produksinya mencapai 90% dari kebutuhan negara tersebut. Mengutip makalah Pantjar Simatupang dan I Wayan Rusastra berjudul Kebijakan Pengembangan Usaha Tani Padi (2004), disebutkan bahwa penghargaan swasembada beras era Soeharto hanya bertahan selama lima tahun.

Di bawah kepemimpinan Suharto, dalam periode 1968-1998 kebijakan beras nasional diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama yang saling berkaitan. Pertama, memperkuat ketahanan pangan negara dan kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas ekonomi negara (inflasi). Sedangkan tujuan akhirnya, adalah untuk meningkatkan pendapatan petani.

Komitmen besar Soeharto terwakili dalam kebijakan produksi padi secara besar-besaran, salah satunya adalah pengembangan lahan dan irigasi. Pemerintah Orde Baru juga gencar melakukan investasi besar-besaran sejak 1970 hingga 1980.

Namun strategi ini lambat laun mulai melambat yang berdampak pada laju produksi beras. Akibatnya, pada tahun 1990 pemerintahan Soeharto kewalahan memenuhi konsumsi beras rakyat yang meningkat menjadi 37 juta ton, dan memutuskan untuk mulai mengimpor beras.

Reporter: Tia Dwitiani Komalasari, Andi M. Arief