liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Logo Katadata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi berlaku setelah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2024. Beleid baru ini memuat sejumlah pasal yang dianggap sebagian masyarakat kontroversial. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) menilai,  revisi UU ITE masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses.  Pasal-pasal bermasalah tersebut dinilai dapat menjadi ancaman bagi publik untuk mendapatkan informasi serta hak kebebasan berekspresi di Indonesia.

Executive Director Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Nenden S. Arum mengatakan, formulasi pada pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian memang jadi lebih rigid. Namun, menurut dia, masih ada pasal-pasal tambahan yang dinilai sama bahayanya dengan pasal-pasal yang selama ini dianggap karet dan sudah direvisi.

Ia mencontohkan,  pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang, pasal 27B tentang ancaman pencemaran, pasal 28 ayat 3, dan pasal 45A ayat 3 tentang pemberitahuan bohong yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru. 

“Penjelasannya masih belum eksplisit menjelaskan apa yang dimaksud dengan ancaman pencemaran, dan apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong,” kata Nenden kepada Katadata.co.id, Jumat (5/1).

Ia menilai, hal-lah tersebut  memungkinkan ada multitafsir dalam implementasinya. Menurut dia,  pasal-pasal ‘karet’ ini berpotensi disalahgunakan pemanfaatannya sesuai dengan interpretasi masing-masing. “Nah itu lah yang biasa disebut dengan kriminalisasi,” kata dia. .

Koalisi Serius mengatakan, UU ITE di Indonesia adalah salah satu contoh tren di dunia bagaimana undang-undang terkait kejahatan dunia maya disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. 

“Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia (HAM), jurnalis, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, hingga warga yang melontarkan kritik sahnya,” kata Koalisi Seirus dalam keterangan pers, Kamis (4/1).

Koalisi Serius menyoroti tertutupnya proses revisi UU ITE sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik. Menurut mereka, urangnya transparansi ini menimbulkan risiko besar yang berpotensi menghasilkan peraturan yang menguntungkan elite dibandingkan perlindungan hak asasi manusia.  

Alih-alih menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah, koalisi tersebut menemukan bahwa perubahan Undang-undang ini masih mempertahankan masalah lama. Pasal-pasal bermasalah itu antara lain:

Pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik Ketentuan pemidanaan dalam Pasal 45, 45A, dan 45B

Sebanyak 68 organisasi global sebelumnya juga menyoroti tertutupnya proses revisi sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik.  Koalisi Serius menilai, kurangnya transparansi ini menimbulkan risiko besar yang berpotensi menghasilkan peraturan yang menguntungkan elite dibandingkan perlindungan hak asasi manusia.

Melihat berbagai masalah yang masih ada pada hasil revisi kedua UU ITE, Koalisi Serius menyatakan:

Menolak dengan tegas pengundangan Revisi Kedua UU ITE oleh DPR RI karena telah mengabaikan partisipasi publik bermakna, serta terus melanggengkan pasal-pasal yang berpotensi digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan pelanggaran HAM lainnya; Mendesak pemerintah untuk memastikan implementasi UU No.1/2024 agar tidak digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok kritis dan korban kejahatan yang sesungguhnya. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menerapkan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap pengambilan keputusan.

Berikut poin-poin revisi UU ITE jilid II yang sudah ditandatangani Jokowi:

Pasal pencemaran nama baik

Pasal kontroversial yang hilang dalam aturan baru yakni Pasal 27 Ayat (3) yang mengatur pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Sebagai gantinya, UU ITE hasil revisi mencantumkan pasal baru yaitu Pasal 27A dan 27B. Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang dan Pasal 27B tentang ancaman pencemaran.

Pasal 27A berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Pasal 27B ayat (1) berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain,  Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. 

Pasal 27B ayat (2) berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: 

Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain,  Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.

Pasal penyebaran berita bohong

UU ITE terbaru ini menambahkan aturan soal larangan menyebarkan berita bohong, yakni pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 tentang pemberitahuan bohong yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru. 

Pasal 28 ayat 3 berbunyi Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21