liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Kengerian Perbudakan Belanda di Balik Permintaan Maaf PM Rutte

Pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf atas praktik perbudakan pada abad ke-17 hingga ke-19. “Hari ini, atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara ini di masa lalu,” kata Perdana Menteri Mark Rutte dalam konferensi pers di Den Haag, Senin (19/12).

Dia mengatakan bahwa perbudakan harus diakui secara jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pidato ini disampaikannya bersamaan dengan kunjungan beberapa menteri ke Karibia dan Suriname.

Mengapa PM Rutte meminta maaf atas perbudakan?

Permintaan maaf PM Rutte datang seminggu setelah laporan menemukan bahwa orang-orang di Kementerian Luar Negeri Belanda terkena komentar rasis. Dalam komunikasi internalnya, kementerian menyebut negara-negara di Afrika sebagai “negara monyet”.

Menteri Luar Negeri Wopke Hoekstra segera meminta maaf dan mengakui bahwa laporan tersebut telah merusak reputasi negaranya secara serius. Namun, publik masih marah dengan penemuan itu.

Apalagi kehidupan para pendatang di negeri ini sangat buruk jika dibandingkan dengan penduduk asli. Hasil survei oleh Badan Statistik Belanda menunjukkan bahwa para imigran memiliki rumah yang lebih kecil, tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah, serta kesehatan yang lebih buruk.

Migran masih diperlakukan sebagai warga negara kelas dunia. “Ini posisi yang tidak seimbang. Rasisme menjadi pembenaran untuk perbudakan, seperti yang terlihat hari ini,” kata Profesor Brandon.

Sekitar 70% komunitas Afrika-Karibia di Belanda, banyak di antaranya adalah keturunan budak, percaya permintaan maaf pemerintah itu penting. Namun, setengah dari rakyat Belanda tidak mendukung tindakan PM Rutte.

Mereka yang menolak konsep apologi kolektif berpendapat bahwa nenek moyang merekalah yang melakukan kesalahan dan memanfaatkan kolonialisme. Mereka tidak mau menanggung kesalahan masa lalu.

Perbudakan dan Zaman Keemasan Belanda

Menurut BBC, lebih dari 600.000 orang dari Afrika dan Asia diperbudak oleh para pedagang Belanda selama 250 tahun. Pria, wanita dan anak-anak diperbudak untuk bekerja di ladang gula, kopi, tembakau dan pertambangan. Mereka telah mengalami kekerasan fisik, mental dan seksual yang ekstrim.

Pada abad ke-17, Negeri Kincir Angin menjadi negara paling makmur di dunia karena aktivitas ekonominya. Masa ini sering disebut Masa Keemasan Belanda yang mengalami kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dewan Riset Belanda menemukan bahwa 40% pertumbuhan ekonomi antara tahun 1738 dan 1780 terkait dengan perbudakan. “Belanda menjadi salah satu negara Eropa dengan hubungan paling langsung dan luas dengan perbudakan,” kata Profesor Sejarah Ekonomi dan Sosial Global di Universitas Amsterdam, Pepijn Brandon.

Pada abad ke-17 dan ke-18, tulis CNN, salah satu peran Dutch West India Company adalah mengangkut budak dari Afrika ke Amerika. Banyak budak dari Afrika diangkut ke Brasil dan Karibia.

Di belahan dunia lain, Belanda juga memperbudak banyak orang Asia di Hindia Belanda alias Indonesia sekarang. Larangan perbudakan baru muncul pada tahun 1863. Namun, aktivitas perdagangan manusia terus berlangsung secara ilegal hingga awal abad ke-20.