liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Gubernur Jenderal Pertama VOC Adalah Pieter Both, Ini Kiprahnya

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) adalah perusahaan yang menguasai perdagangan di Hindia Timur yang sudah lama berhasil menguasai Nusantara. Dalam menjalankan operasinya, VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both.

Di bawah kepemimpinannya, VOC mulai membangun pengaruh di beberapa kerajaan di Nusantara yang saat ini bernama Indonesia. Keduanyalah yang mempelopori Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC, dan kemudian untuk pemerintah kolonial Belanda.

Masa jabatan Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC adalah dari 19 Desember 1610 sampai 6 November 1614. Ia lahir pada tahun 1568 di Amersfoort, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Spanyol.

Tidak banyak literatur yang mengungkap catatan kehidupan awal Pieter Both. Namun ulasan berikut ini akan membahas secara singkat perjalanan kariernya, serta kiprahnya dalam merintis kekuatan VOC di Nusantara.

Pieter Kedua Jalur Karir

Karir Pieter Both sebelum mengemban tugas sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah sebagai laksamana di sebuah perusahaan bernama Brabant Company atau Brabantsche Compagnie. Perusahaan ini juga dikenal sebagai Nieuwe Compagnie, yang merupakan cikal bakal VOC dalam misi dagang Pemerintah Belanda.

Sebagai informasi, Perusahaan Brabant didirikan pada tahun 1599 oleh Jacques de Velaer, Isaac le Maire, Hans Hunger, Marcus de Vogelaer dan Gerard Reynst. Pada tahun 1600, perusahaan ini bergabung dengan Compagnie van Verre, membentuk Vereenigde Compagnie van Amsterdam. Akhirnya, kompeni ini dan yang lainnya di Rotterdam, Friesland Barat, dan Zeeland bergabung dengan VOC pada tahun 1602.

Pada mulanya VOC beroperasi seperti perusahaan dagang pada umumnya. Namun, untuk kepentingan menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan, pada tahun 1610 VOC mengangkat jabatan gubernur jenderal untuk lebih tegas menguasai kepentingan Belanda di Asia. Orang yang akhirnya mendapat mandat untuk menjadi Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both.

VOC Dibubarkan pada 31 Desember 1799 (smarthistory.org)

Masa Kepemimpinan Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC

Tugas utama Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah mengamankan kepentingan dagang perusahaan di Hindia Timur. Selain itu, ia juga bertugas mencari tempat yang cocok untuk bertemu dengan kapal-kapal milik armada VOC, serta tempat pusat pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas itu, ia mendirikan pos dagang tetap VOC di Jayakarta, menyusul yang didirikan di Banten. Jayakarta lah yang akhirnya menjadi pusat pemerintahan VOC yang kemudian diteruskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Namun di bawah kepemimpinan Pieter Both, Batavia belum terbentuk, dan pengaruh VOC di Jayakarta masih terbatas pada kegiatan perdagangan. Pada masa kepemimpinannya pusat pemerintahan VOC berada di Ambon yang dekat dengan pusat produksi rempah-rempah.

Meski dekat dengan pusat produksi rempah-rempah, Ambon jauh dari jalur perdagangan Asia dan wilayah aktivitas VOC lainnya, dari Afrika hingga India hingga Jepang.

Pieter Both mempertimbangkan hal itu, maka ia mendirikan pos perdagangan permanen di Jayakarta yang dekat dengan jalur perdagangan. Sedikit demi sedikit, di bawah keduanya, VOC meningkatkan pengaruhnya di Jayakarta.

Kepemimpinan Pieter Both bukannya tanpa tantangan. Pasalnya, saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC, negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol, Portugal, dan Inggris juga berusaha memperluas pengaruhnya di Asia termasuk Nusantara.

Salah satu tantangan yang dihadapinya sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah agresi Inggris dalam operasi perdagangan di Jawa. Pada tahun 1611-1617, Inggris membuka pos perdagangan di Sukadana, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, dan Jambi.

Artinya, hampir sepanjang kepemimpinan Pieter Both hingga akhir tahun 1614, ia menghadapi tantangan dari Inggris yang mengancam ambisi Belanda untuk memonopoli perdagangan Hindia Timur. Belum lagi pengaruh Portugis yang masih kuat di Selat Malaka dan Spanyol di Kepulauan Maluku.

Beberapa tantangan tersebut tidak dapat ia selesaikan hingga akhir kepemimpinannya, yaitu tanggal 6 November 1614. Meskipun demikian, Pieter Both berhasil membangun landasan yang cukup kokoh bagi operasi VOC di Hindia Timur.

Ia digantikan oleh Gerard Reynst, yang sebenarnya sudah diangkat sejak tahun 1613, namun membutuhkan waktu 18 bulan untuk melakukan perjalanan dari Belanda ke Hindia Timur. Setelah Pieter Both meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur Jenderal, ia berlayar ke Negeri Belanda dengan empat buah kapal. Dalam perjalanan, kapal yang ditumpanginya tenggelam di Flic-en-Flac, Mauritius.

Sekilas tentang Kantor Gubernur Jenderal

Seperti disebutkan sebelumnya, untuk lebih tegas menguasai kepentingan Belanda di Asia, VOC mengangkat pimpinan tertinggi dengan jabatan Gubernur Jenderal.

Gubernur jenderal menjabat sebagai kepala eksekutif kolonial, serta panglima tentara kolonial. Sampai tahun 1903, semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen resmi gubernur jenderal, dan bergantung sepenuhnya pada administrasi pusat dari kantor gubernur jenderal untuk anggaran mereka.

Untuk menjamin agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, Gubernur Jenderal diawasi oleh suatu badan yang disebut Dewan Hindia atau Raad van Indiƫ. Selain itu, Gubernur Jenderal juga bertanggung jawab atas Heeren XVII, sebuah badan yang beranggotakan 17 pemegang saham.

Hingga tahun 1815, Gubernur Jenderal memiliki hak mutlak untuk melarang, menyensor, atau menekan publikasi apa pun di koloni. Kemudian, juga berhak mengucilkan siapa saja yang dianggap subversif dan membahayakan ketenteraman dan ketertiban, tanpa melibatkan pengadilan manapun.