Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi meminta instansi pemerintah yang memiliki tugas mengumpulkan data untuk tetap menjaga kerahasiaan data tersebut.
Hal itu diungkapkan Budi menanggapi dugaan kebocoran data 337 juta penduduk dan catatan sipil atau Dukcapil yang terjadi pekan lalu.
“Banyak instansi yang mengumpulkan data, makanya kami koordinasi agar instansi yang mengumpulkan data menjaga hak datanya, jangan bocor,” kata Budi kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (24/7).
Menurut Budi, selama ini banyak instansi yang harus mendata selama proses kerjanya. Oleh karena itu, salah satu langkah penting untuk mengatasi kebocoran data adalah dengan menelusuri instansi terkait, dan mencari tahu penyebabnya, sehingga kebocoran data dapat diantisipasi agar tidak terulang kembali.
“Bank mengumpulkan data, telekomunikasi, jika Anda pelanggan, mengumpulkan data. Banyak lembaga yang mengumpulkan data,” katanya.
Sebelumnya, pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto sempat mencuit di akun Twitter pribadinya @secgro beberapa waktu lalu.
Data yang diduga bocor itu, kata dia, berisi informasi nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akte kelahiran/nikah dan lain-lain.
Di sisi lain, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Publik Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, format elemen data kependudukan yang diduga bocor dan tersebar di media sosial berbeda dengan format KDN.
“Format elemen data tidak sama dengan yang ada di database kependudukan saat ini di Ditjen Dukcapil,” kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/7).
Namun, kata dia, kementerian tetap melakukan upaya pencegahan. Saat ini Ditjen Dukcapil bersama stakeholder terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan audit investigatif dan mitigasi preventif.
“Dua kegiatan ini sudah dilakukan sejak kemarin (Minggu) dan masih diproses cepat,” ujarnya.