China menerbitkan regulasi baru untuk teknologi kecerdasan buatan atau generative AI yang akan berlaku mulai 15 Agustus 2023. Negeri Tirai Bambu ini termasuk negara pertama di dunia yang mengatur teknologi layanan populer seperti GPT Chat.
The Cyberspace Administration of China, pengawas internet negara itu, merilis seperangkat pedoman baru pada Kamis (14/7) waktu setempat. Tujuannya adalah untuk mengelola industri yang berkembang yang telah menggemparkan dunia. Aturan tersebut akan mulai berlaku pada 15 Agustus mendatang.
Dikutip dari CNN, draf peraturan versi terbaru tampak melonggarkan beberapa ketentuan dibandingkan draf awal yang dirilis April lalu. Ini menunjukkan Beijing melihat peluang di industri yang sedang berkembang karena berupaya menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja.
Pekan lalu, regulator mendenda raksasa teknologi keuangan Ant Group sekitar $1 miliar, dalam langkah terbaru dalam tindakan keras peraturan yang berpusat di sekitar raksasa teknologi China itu.
Banyak perusahaan teknologi besar, termasuk Alibaba, Baidu, dan JD.com, sedang dalam proses meluncurkan chatbot AI versi mereka sendiri.
Aturan saat ini hanya akan berlaku untuk layanan yang tersedia untuk masyarakat umum di China. Teknologi yang dikembangkan di lembaga penelitian atau dimaksudkan untuk digunakan oleh pengguna luar negeri dikecualikan.
Versi saat ini juga menghapus bahasa yang menunjukkan tindakan hukum yang mencakup denda setinggi 100.000 yuan atau sekitar US$14.027 untuk pelanggaran.
Dalam draf peraturan tersebut, disebutkan bahwa negara mendorong penggunaan inovatif AI generatif di semua industri dan bidang serta mendukung pengembangan chip, perangkat lunak, alat, daya komputasi, dan sumber data yang aman dan andal.
China juga mendesak platform untuk berpartisipasi dalam penyusunan peraturan dan standar internasional tentang AI generatif.
Salah satu peraturan utama terkait dengan persyaratan bagi penyedia layanan AI generatif untuk melakukan tinjauan keamanan dan mendaftarkan algoritme mereka ke pemerintah. Ini dilakukan jika layanan mereka dapat mempengaruhi opini publik atau dapat menggerakkan orang.